Profil BKAD Lawu Makmur Kab Magetan
Program pemberdayaan ekonomi pedesaan merupakan salah satu tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatan taraf hidup warga. Salah satu programnya adalah Badan Kerjasama Antar desa (BKAD), yang merupakan ujung tombak pengembangan ekonomi dan sumber daya alam. BKAD bertugas mengelola dana pemerintah untuk pengembangan sumberdaya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia. BKAD juga berfungsi menguatkan ekonomi kerakyatan demi terciptanya lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan desa.
Nur Harun, Ketua BKAD Lawu Makmur, ditemui Gema Desa menjelaskan, BKAD Lawu Makmur berdiri tahun 2009 dengan modal awal bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 500 juta. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada tiga unit pengelolaan keuangan dan usaha (UPKu) di wilayah Kec. Poncol, yaitu UPku Sarwo Guno, Desa Cileng, UPKu Gotong Royong Desa Gonggang dan UPKu Makmur Asri Desa Plangkrongan.
UPKu tersebut menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa dengan pola bantuan modal usaha dan pelatihan pertanian. Daerah yang menjadi sasaran UPKu adalah daerah Cileng, Plangkrongan dan Desa Gonggang. Maklum, daerah tersebut mayoritas masyarakatnya adalah petani ladang dan hanya sebagian kecil yang memilih bekerja sebagai pedagang keliling dan wirausaha. “Masyarakat Poncol kebanyakan petani jagung. Sawah-sawah di Poncol jarang ditanami padi karena tanahnya tadah hujan dan butuh air irigasi untuk mengaliri sawah-sawah para petani,” kata Harun.
Syarat yang diperlukan cukup mudah, yaitu masyarakat diminta datang langsung ke kantor BKAD atau UPKu setempat dengan membawa KTP dan BPKB motor atau sertifikat. Jaminan tersebut dimaksudkan agar petani tidak lari dari tanggung jawab. “Kami minta jaminan agar petani tidak lari dari tanggung jawab. Sebenarnya, syarat BPKB atau sertifi kat hanya formalitas,” terangnya.
Kembangkan Jagung dan Ayam Buras
Untuk saat ini, kata Nur Harun, masyarakat Desa Cileng dan sekitarnya lebih tertarik kepada pengembangan usaha ayam buras dan petani jagung. Maklum jagung asal Desa Cileng sudah mendapatkan pengakuan dari pabrik karena kualitasnya baik dan besar. Namun petani jagung masih terkendala mahalnya pupuk untuk mengembangkan jagung. Juga harga jagung terkadang murah bila dibandingkan padi dan ketela. Selain jagung, masyarakat Cileng sedang mengembangkan usaha ayam buras.
Permintaan ayam buras atau ayam kampung belakangan ini cukup tinggi, karena kesadaran masyarakat mulai tumbuh tentang bahaya konsumsi ayam horn. Nah, ayam buras menjadi alternatif konsumsi masyarakat karena aman dan harganya cukup terjangkau. Harga ayam buras berkisar Rp 30-50 ribu per ekor, sementara bibit ayam buras per ekor Rp 4 ribu. “Bibit ayam buras kami ambil dari Ponorogo. Kebetulan di Ponorogo menjadi sentra ayam buras, sekaligus pemasaran ayam buras terbesar di wilayah Kerisidenan Madiun,” papar Nur Harun yang sudah empat tahun memimpin BKAD Kec. Poncol.
Pengebangan ayam buras menjadi pilihan BKAD dan masyarakat sekitar, karena ayam buras tidak memimiliki resiko tingi, seperti ramah lingkungan, lahan tidak perlu besar, tentunya modal juga tidak tinggi. Setiap keluarga di Desa Cileng rata-rata memiliki usaha jenis ayam buras, karena bibit dan harga pasar mudah. Namun kendala yang dihadapi peternak ayam buras adalah harga pakan ternak dari pabrik terbilang mahal dan tiap tahun terjadi kenaikan 10 persen. Keuntungan dari peternak ayam buras sangat minim, tetapi menjajikan. ingin memproduksi pakan ternak ayam buras. Sekarang masih dalam kajian dan survey,” aku Harun.
Senada dengan Harun, Ketua UPKU Suwa Guno, Sradi, menuturkan, pilihan usaha ayam buras bagi masyarakat Kec. Poncol dikarenakan ayam buras lebih mudah dipasarakan dan tidak membutuhkan waktu lama untuk panen, yaitu 2-4 bulan.
UPKu Sarwo Guno di Kec. Poncol sebagai penggerak usaha ayam buras berupaya mengajak anggota masyarakat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kerajinan atau ekonomi berbasis pertanian. Kebanyakan dari peminjam dana di UPKu untuk penambahan modal usaha dan hanya sebagian kecil yang dibuat konsumsi rumah tangga. “Kami tekankan peminjam adalah keluarga yang punya usaha. Kebanyakan adalah pedagang sayur keliling,” terangnya.
Keberadaan UPKu Sarwo Guno selama ini telah banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Ke depan Sradi berharap keberadaan UPKu mendapatkan perhatian lebih serius dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Magetan. Pasalnya, masyarakat telah merasakan sentuhan modal dari UPKu. Program UPKu juga bersinergi dengan proram pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan mensejahetarakan warga miskin.
UPKu merupakan satu-satunya lembaga ekonomi pedesaan dengan tujuan memberikan pinjaman modal usaha dan menumbuhkan sikap wirausaha pedesaan dengan basis rumah tangga. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupaya menjaring potensi daerah dan membantu warga di pedesaan dengan program UPKu untuk meningkatkan taraf hidup warga desa. (ham)